privasi regulasi crypto Share this article on: Array

Skandal Politik dan Regulasi Crypto: Bagaimana Masa Depan Keuangan Digital Terbentuk?

author:

Array

Skandal Politik dan Regulasi Crypto: Bagaimana Masa Depan Keuangan Digital Terbentuk?

Dunia politik Amerika Serikat baru-baru ini dikejutkan dengan mundurnya dua kandidat presiden yang pro-crypto. Kedua tokoh ini, yang sebelumnya mendukung penuh pengembangan mata uang digital, kini telah menyerahkan tongkat estafet kepada tokoh kontroversial, Donald Trump.

Keputusan ini memicu perdebatan hangat mengenai masa depan crypto dan mata uang digital pemerintah, yang dikenal sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC).

Perubahan Lanskap Politik AS

Vivek Ramaswamy, kandidat presiden AS yang memiliki kerangka kerja crypto dalam programnya, telah mengakui kekalahannya. Ia kini mendukung Donald Trump, dengan menyatakan perlunya kandidat yang mengutamakan Amerika.

Ramaswamy, yang awalnya kurang dikenal, berhasil menarik perhatian komunitas crypto dengan proposal kebijakannya yang berani terkait Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya. Ron DeSantis, Gubernur Florida dan lawan dari CBDC, juga mengundurkan diri setelah kalah dari Trump di kaukus Iowa.

Baca Juga: Pengawas Sekuritas Internasional Terbitkan Standar Regulasi Crypto dan Aset Digital

DeSantis, yang telah mendukung crypto sejak 2021, berjanji akan melarang versi dolar digital jika terpilih. Kedua tokoh ini meninggalkan pertarungan, meningkatkan kemungkinan kemenangan Trump yang telah berjanji untuk “tidak pernah mengizinkan” pembuatan CBDC di AS.

Regulasi Anti-CBDC dan AML

masa depan cbdc
Sumber: Elliptic

Empat negara bagian AS, yaitu Utah, South Carolina, South Dakota, dan Tennessee, telah mengajukan rancangan undang-undang anti-CBDC. Rancangan ini akan mengeluarkan CBDC dari definisi uang, menciptakan hambatan besar bagi pengembangan CBDC di AS.

Langkah serupa telah diambil oleh Florida, yang melarang penggunaan CBDC yang dikeluarkan oleh pemerintah asing. Di Eropa, European Banking Authority telah memperluas aturan Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorist Financing (CFT) ke perusahaan crypto.

Aturan yang diperbarui ini bertujuan untuk membantu penyedia layanan aset crypto mengidentifikasi risiko paparan kejahatan finansial. Perusahaan crypto juga diarahkan untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan fitur peningkatan anonimitas, dompet yang dihosting sendiri, dan platform terdesentralisasi.

Perubahan Regulasi Investasi Kanada

Canadian Securities Administrators telah mengusulkan perubahan regulasi crypto terkait perlakuan dana investasi publik pada aset crypto. Amandemen yang diusulkan akan membatasi aktivitas dana investasi publik dalam hal crypto dan menetapkan standar untuk kepemilikan.

Hanya dana investasi alternatif dan tidak dapat ditebus yang diizinkan untuk membeli, menjual, atau memegang aset crypto secara langsung. Dana investasi lainnya hanya dapat berinvestasi dalam dana tersebut untuk mendapatkan eksposur crypto. Aset tersebut harus terdaftar di bursa yang diakui oleh otoritas regulasi sekuritas di Kanada dan harus dapat dipertukarkan.

Paragraf Penutup

Mundurnya kandidat pro-crypto dari arena politik AS dan perubahan regulasi di berbagai negara menandakan era baru dalam pengaturan keuangan digital. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi pasar crypto tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kebijakan masa depan akan membentuk industri ini.

Baca Juga: Rangkuman Regulasi Crypto di Berbagai Negara Tahun 2023, MiCA Salah Satunya!

kuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

Array