Langkah Tegas Senat AS Melawan Pendanaan Terorisme via Crypto

Langkah Tegas Senat AS Melawan Pendanaan Terorisme via Crypto

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pendanaan terorisme, para senator AS secara bipartisan mengusulkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memutus akses bantuan finansial, baik fiat maupun crypto, bagi organisasi teror. Langkah ini menandai upaya serius pemerintah dalam memerangi kegiatan ilegal yang tersembunyi di balik kemajuan teknologi finansial. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Legislasi Anti-Terorisme Bipartisan

Rancangan undang-undang yang diajukan ini mengandung ketentuan yang tegas terhadap lembaga keuangan yang melanggar aturan pendanaan terorisme. Presiden AS diberikan wewenang untuk memberlakukan sanksi keras, termasuk pembatasan atau larangan untuk membuka rekening yang dapat dibayar di AS bagi lembaga yang terbukti mendukung kegiatan terorisme.

Dalam rancangan tersebut, setiap institusi yang teridentifikasi sebagai pelanggar akan menghadapi konsekuensi serius. Hal ini mencakup kemungkinan penutupan akses ke pasar finansial AS, yang merupakan salah satu pasar terbesar dan paling berpengaruh di dunia.

Baca Juga: Terobosan Baru, Abu Dhabi Luncurkan Asosiasi Crypto dan Blockchain!

Potensi Crypto dalam Pendanaan Teror

pendanaan teror crypto
Sumber: Warner Senate Gov

Beberapa pejabat telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai potensi crypto sebagai alat pendanaan bagi aktivitas terorisme. Ini disebabkan oleh minimnya regulasi di beberapa wilayah dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh aset digital tersebut.

Namun, perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, menyatakan bahwa klaim tersebut cenderung dilebih-lebihkan. Mereka juga menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk pendanaan kepada organisasi teror, tidak terkecuali melalui crypto.

Baca Juga: MI5 Memanfaatkan AI untuk Mengidentifikasi Ancaman Terorisme!

Reaksi dan Dampak yang Diharapkan

Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat kerangka kerja hukum AS dalam memerangi pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan ada penurunan signifikan dalam kasus pendanaan terorisme, baik melalui jalur konvensional maupun digital.

Selain itu, undang-undang ini juga diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan dan perusahaan crypto untuk meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang ada. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah transaksi yang mencurigakan yang dapat berkontribusi pada aktivitas terorisme.

Inisiatif legislatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam memerangi pendanaan terorisme. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif, AS berharap dapat memutus mata rantai pendanaan yang mengalir ke organisasi teror, baik melalui jalur tradisional maupun melalui crypto. Kini, mata dunia tertuju pada hasil yang akan dicapai oleh rancangan undang-undang ini dalam memerangi ancaman global tersebut.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: