Pajak atas Aset Digital yang Wajib Kamu Ketahui, Jangan Sampai Gak Tahu!

Pajak atas Aset Digital yang Wajib Kamu Ketahui, Jangan Sampai Gak Tahu!

Apakah kamu sudah tahu bahwa aset digital atau crypto kini menjadi sorotan dalam dunia perpajakan? Dengan semakin banyaknya investor yang terjun ke dalam pasar crypto, pemerintah mulai melirik potensi penerimaan negara dari sektor ini.

Artikel ini akan mengupas tuntas segala hal yang perlu kamu ketahui tentang pajak atas aset digital di bawah regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Definisi Aset Digital dalam PPN

Saat ini, UU PPN belum secara spesifik mendefinisikan apa itu aset digital atau crypto. Namun, kita bisa merujuk pada definisi aset digital virtual yang diperkenalkan dalam anggaran keuangan terbaru. Aset digital virtual adalah segala bentuk informasi atau kode yang mewakili nilai dan dapat ditukar atau digunakan dalam transaksi keuangan.

Aset ini dapat disimpan atau ditransfer secara elektronik, termasuk token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) dan aset digital lain yang ditentukan oleh pemerintah pusat, namun tidak termasuk mata uang India atau asing.

Baca juga: Buenos Aires Akan Terapkan Pajak 4% Untuk Penambang Crypto Mulai 2023, Indonesia Gimana?

Aset digital virtual tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang atau sekuritas, sehingga akan dianggap sebagai “barang” dalam penerapan PPN. Tidak ada pengecualian yang berlaku untuk penjualan crypto atau aset digital, sehingga transaksi ini dikenai PPN.

Siapa yang Wajib Membayar PPN atas Aset Digital?

outflow aset digital

Crypto atau aset digital bisa didapatkan melalui pertukaran crypto atau penambangan, yang dikenal sebagai self-generation. Menurut hukum PPN, penjual barang bertanggung jawab untuk mengenakan dan mengumpulkan PPN.

Dengan demikian, penjual crypto atau aset digital harus membayar PPN dan mengumpulkannya dari pembeli, baik penjualan dilakukan melalui bursa atau cara lain.

Saat ini, belum ada kode HSN khusus dan tarif untuk aset digital; oleh karena itu, kita dapat merujuk pada kode HSN 960899 dengan nama “artikel lainnya yang beragam”, yang menetapkan tarif sebesar 18% (tarif tertinggi dalam kategori ini).

Hanya mereka yang penjualan/omzetnya melebihi batas Rp 40.000.000 selama tahun fiskal atau yang telah mendaftar secara sukarela di bawah PPN yang wajib membayar PPN.

Klaim Kredit Pajak Masukan atas Aset Digital

Dalam hukum PPN, kredit pajak masukan hanya dapat diklaim jika barang atau jasa digunakan untuk tujuan bisnis. PPN yang dikenakan pada pembelian crypto atau aset digital, atau barang atau jasa lain yang digunakan untuk bertransaksi aset digital, dapat digunakan sebagai kredit pajak masukan.

Barang atau jasa lain ini mungkin termasuk komisi broker, layanan konsultasi, perangkat lunak, biaya untuk menghasilkan aset digital, dan lainnya. Saat ini, bursa crypto terkemuka sedang mencari kejelasan mengenai penerapan PPN pada crypto atau aset digital.

Lebih dari 10 juta orang telah berinvestasi dalam mata uang kripto dengan nilai lebih dari Rp 400.000.000.000, sehingga setiap perubahan dalam hukum PPN dapat menjadi beban tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi bursa crypto.

Paragraf Penutup

Dengan berkembangnya pasar crypto di Indonesia, pemahaman tentang peraturan pajak yang berlaku menjadi sangat penting. Artikel ini telah memberikan gambaran tentang bagaimana aset digital diperlakukan di bawah hukum PPN saat ini.

Sebagai investor atau pelaku bisnis di bidang crypto, kamu perlu mempersiapkan diri untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku agar terhindar dari risiko hukum di masa depan.

Baca juga: Portugal Usulkan Pajak Crypto 28% dalam Anggaran 2023

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi