Pajak di Dunia Virtual? Ahli Hukum Harvard Ungkap Tantangan Regulasi Pajak Metaverse!

Metaverse, dunia digital yang menjanjikan, kini berada di persimpangan jalan dengan isu potensial penghindaran pajak. Christine Kim, seorang ahli hukum terkemuka dari Harvard, menyoroti kebutuhan untuk mengatasi masalah ini sebelum berubah menjadi bencana fiskal. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Metaverse: Potensi Surga Pajak Digital

Dilansir dari Cointelegraph, Metaverse memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, berdagang, dan mengumpulkan kekayaan. Namun, tanpa regulasi yang tepat, Metaverse dapat menjadi surga pajak bagi mereka yang ingin menghindari tanggung jawab fiskal mereka.

Kemampuan Metaverse untuk mencatat setiap interaksi digital dan melacak kekayaan individu seharusnya memungkinkan pemerintah untuk memungut pajak saat pengguna mendapatkan pendapatan.

Kim menantang konvensi pajak saat ini di AS, di mana pengguna Metaverse hanya dikenai pajak saat mereka melakukan tindakan kena pajak, seperti mencairkan aset digital mereka.

Baca Juga: Dari Metaverse ke Dunia Nyata: Cupra DarkRebel Memukau di IAA Mobility Show Munich!

Mengubah Paradigma Pajak Metaverse

Kim menyarankan perubahan radikal dalam sistem perpajakan Metaverse, menganjurkan pemungutan pajak segera setelah pendapatan diterima, bahkan jika tetap berada di dalam Metaverse.

Ada dua metode yang diajukan Kim untuk memastikan kepatuhan pajak: Pertama, platform Metaverse dapat menahan dan membayar pajak atas nama pengguna. Kedua, yang kurang disukai, adalah pajak berdasarkan tempat tinggal, di mana platform hanya memberikan detail pajak kepada pengguna.

Meskipun ada tantangan, Metaverse dapat dianggap sebagai laboratorium untuk eksperimen fiskal yang inovatif, memberikan wawasan unik yang tidak dapat direplikasi di dunia nyata.

Baca Juga: Metaverse Meta Tambahkan Kaki pada Avatar-nya: Apa yang Perlu Kamu Ketahui?

Pentingnya Regulasi di Era Digital

Seiring berkembangnya Metaverse, penting bagi para profesional hukum dan fiskal untuk tetap update, memastikan domain digital ini tidak menjadi tempat untuk pelanggaran keuangan.

Kim menyoroti potensi Metaverse sebagai tempat untuk menguji kebijakan dalam lingkungan simulasi, menawarkan wawasan unik yang tidak dapat ditemukan di dunia fisik.

Dengan evolusi konstan Metaverse, saatnya bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan peringatan Kim dan merancang kode pajak yang mampu menavigasi dunia keuangan era baru ini.

Sebagai dunia digital yang terus berkembang, Metaverse menawarkan peluang dan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk memastikan keadilan dan kepatuhan, pendekatan proaktif terhadap regulasi pajak di ruang ini adalah kunci.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi:

• BeInCrypto. Metaverse Income Tax – Harvard. Diakses tanggal 5 September 2023.
• CoinTelegraph. Failure to tax the Metaverse will create a tax haven: Harvard legal expert. Diakses tanggal 5 September 2023.
• Cryptopolitan. Metaverse tax avoidance could thrive. Diakses tanggal 5 September 2023.