Rancangan Undang-Undang yang Mengancam Kebebasan Crypto! Sebesar Apa Pengaruhnya?

Apakah kamu tahu bahwa kebebasan crypto sedang terancam oleh legislasi baru? Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts kembali menjadi sorotan dengan pengajuan rancangan undang-undang anti-crypto yang dapat menguntungkan perbankan besar dan menghambat inovasi.

Legislasi Kontroversial Warren

Senator Warren telah mengusulkan Digital Asset Anti-Money Laundering Act, yang menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengguna crypto. Rancangan undang-undang ini menuntut agar pengembang aset digital mematuhi aturan Bank Secrecy Act (BSA) dan persyaratan Know Your Customer (KYC), yang secara tidak langsung menempatkan tanggung jawab penegakan hukum pada pengembang perangkat lunak.

Baca Juga: Skandal Baru Media Sosial: Komisi Eropa Selidiki X Atas Konten Ilegal

Rancangan undang-undang ini juga berpotensi menghapus alat privasi yang melindungi pengguna crypto dari aktor jahat. Dengan menargetkan mixer aset digital dan teknologi yang meningkatkan anonimitas, Warren tampaknya mengabaikan hak privasi warga negara yang taat hukum. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan hak individu.

Implikasi bagi Industri Perbankan

Dengan memperkenalkan regulasi crypto yang ketat, rancangan undang-undang ini dapat membuat crypto sulit bersaing secara adil dengan perbankan konvensional. Ini dapat diartikan sebagai langkah yang menguntungkan bank-bank besar dengan membatasi kompetisi yang ditawarkan oleh mata uang digital.

Selain itu, rancangan undang-undang ini juga menyoroti kekhawatiran terhadap dompet digital “unhosted” yang memungkinkan individu menghindari pemeriksaan Anti-Money Laundering (AML) dan sanksi. Kebijakan yang mengharuskan bank dan bisnis jasa keuangan untuk memverifikasi identitas pelanggan dan melaporkan transaksi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Menimbang Ulang Keamanan dan Privasi

Pendekatan yang diambil oleh rancangan undang-undang ini terhadap anonimitas dalam teknologi blockchain tampaknya tidak memahami prinsip dasar dari crypto. Mata uang seperti Bitcoin dirancang untuk transparan namun pseudonim.

Upaya untuk menghilangkan pseudonimitas ini dapat membahayakan salah satu fitur utama yang membuat blockchain aman dan menarik. Rancangan undang-undang ini juga berpotensi melampaui batas dengan memperluas aturan BSA untuk mencakup aset digital.

Persyaratan bagi individu yang terlibat dalam transaksi aset digital lebih dari $10.000 melalui rekening luar negeri untuk melaporkan ke FBAR mungkin berlebihan. Ini dapat menimbulkan beban yang tidak perlu bagi individu yang menggunakan aset digital untuk tujuan yang sah.

Paragraf Penutup

Digital Asset Anti-Money Laundering Act merupakan langkah yang terlalu ekstrem untuk masalah yang kompleks. Seharusnya ada pendekatan yang lebih seimbang yang menargetkan kegiatan kriminal tertentu tanpa menghambat potensi teknologi yang transformatif ini. Kita perlu solusi yang lebih seimbang dan efektif yang mengatasi kekhawatiran tanpa membatasi inovasi crypto.

Baca Juga: FTX Dilaporkan Menjual Crypto Senilai $500 Juta pada Desember 2023!

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

• Cointelegraph. Elizabeth Warren Surveillance Legislation Could Help Big Banks. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023
• Reuters. U.S. Senator Warren: Supreme Court CFPB Case Threatens All Bank Regulators. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023