Pulau Tuvalu Tenggelam, Negaranya Pindah ke Metaverse!

Pulau Tuvalu Tenggelam, Negaranya Pindah ke Metaverse!

Tuvalu adalah sebuah negara kecil di Pasifik Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 12,144 orang per 5 Desember 2022. Belum lama ini, Tuvalu mengumumkan rencana untuk menggandakan diri secara digital di Metaverse.

Negara versi digital ini direncanakan dibangun di tengah kekhawatiran bahwa Tuvalu akan sepenuhnya terendam oleh naiknya permukaan laut sebelum akhir abad ini. Bagaimana caranya sebuah negara pindah ke Metaverse? Simak informasi lengkapnya seperti dilansir dari laman Greek Reporter berikut ini.

Tuvalu Buat Metaverse Negaranya Sendiri

Tuvalu Buat Metaverse Negaranya Sendiri
Kompas Tekno

Simon Kofe, menteri luar negeri Tuvalu, merupakan salah satu pemimpin yang hadir di gelaran Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP 27) yang diselenggarakan pada 6-20 November 2022 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam acara tersebut, Kofe membahas masalah lingkungan dengan para pemimpin dunia dan perwakilan diplomatik lainnya.

Kofe mengatakan bahwa:

“Tanah kami, lautan kami, dan budaya kami adalah aset paling berharga dari warga kami. Untuk menjaga mereka tetap aman dari bahaya maka apapun yang terjadi di dunia fisik akan kami pindahkan ke dunia virtual.”

Baca Juga: Uni Emirates Arab Luncurkan Kementerian Ekonomi di Metaverse

Bukan hal yang mustahil bagi Tuvalu untuk membuat negaranya sendiri di Metaverse. Sebelumnya, Multiverse Labs baru saja mengumumkan kerja samanya dengan Sharjah Commerce & Tourism Development Authority (SCTDA) untuk meluncurkan Sharjahverse. Sharjahverse diklaim pemerintah UEA sebagai generasi baru pariwisata Metaverse.

Sharjahverse dikembangkan menggunakan platform Multiverse Labs dan menjadi ruang Metaverse pertama di dunia dengan skala kota dan utilitas ekonomi serta sosial. Seperti apakah kota Metaverse ini bekerja? Simak informasi lengkap mengenai Multiverse Luncurkan Kota Metaverse yang Didukung Pemerintah UEA di sini.

Naiknya Permukaan Laut Mengancam Tuvalu

Tuvalu terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol (pulau berbentuk cincin). Menurut beberapa ilmuwan, naiknya permukaan laut akan mengancam Tuvalu terhapus dari peta dunia. Salah satu proyeksi yang paling pesimistis adalah bahwa pulau-pulau tersebut bisa benar-benar hilang dalam dalam waktu 50 hingga 100 tahun ke depan.

Saat ini, ketika air pasang, maka 40% ibu kota distrik di kota Funafuti berada di bawah air. Air yang naik juga mengancam akses perekonomian negara. Para peneliti telah memperkirakan bahwa peningkatan salinisasi tanah, erosi pantai, dan intrusi air laut ke ekosistem air tawar akan menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap kerawanan pangan warga Tuvalu.

Naiknya Permukaan Laut Mengancam Tuvalu
Tuvalu Ministry of Justice

Politisi dari Tuvalu mengkritik tanggapan masyarakat internasional terhadap perubahan iklim. Selama gelaran KTT iklim tahun lalu, Simon Kofe berkomentar bahwa permasalahan iklim dunia benar-benar bergantung pada negara penghasil emisi besar yang perlu bertindak atas masalah ini.

Oleh karena itu, Kofe mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan mengadvokasi pengurangan produksi emisi di masa yang akan datang. Kofe juga berpartisipasi pada gelaran KTT iklim tahun 2021 lalu dan menyoroti isu mengenai risiko naiknya permukaan laut dengan menyampaikan pidato tersebut sambil berdiri di atas air.

Tuvalu Jadi Negara Digital Pertama di Dunia!

Tuvalu Jadi Negara Digital Pertama di Dunia!
INABA Tomoaki

Selama pidato dihadapan para pemimpin COP27, menteri luar negeri Tuvalu berkata:

“Saat tanah kami menghilang, kami tidak punya pilihan selain menjadi negara digital pertama di dunia.”

Membangun negara Tuvalu di Metaverse menimbulkan pertanyaan sulit terutama terkait hukum internasional. Diskusi soal hukum pembentukan negara digital menjadi tantangan tersendiri bagi Tuvalu dalam menetapkan status hukum warganya. Hal ini dikarenakan Tuvalu membutuhkan hukum internasional untuk membuka jalan menuju pembentukan negara Metaverse.

Di dunia nyata, tenggelamnya Tuvalu akan menyebabkan masalah menumpuknya pengungsi sehingga warganya berisiko harus dipulangkan dan menerima kewarganegaraan di negara asal mereka yang baru.

Secara hipotetis, pengungsi dari Tuvalu mungkin juga memiliki kewarganegaraan ganda terkait dengan Tuvalu virtual di Metaverse. Jika demikian, maka status hukum semacam ini akan menjadi status hukum yang baru dalam hukum internasional.

Seve Paeniu, menteri keuangan Tuvalu mengatakan:

“Tidak ada kesepakatan internasional yang dapat kami andalkan yang dapat mengakui status baru yang diusulkan Tuvalu. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi kamu untuk meningkatkan kesadaran mengenai status hukum ini.”

Referensi: