Polygon Perkuat Portal Pengaduan Polisi India dalam Perangi Korupsi Share this article on: Array

Polygon Perkuat Portal Pengaduan Polisi India dalam Perangi Korupsi

author:

Array

Polygon Perkuat Portal Pengaduan Polisi India dalam Perangi Korupsi

Polisi di distrik Firozabad yang berada di negara bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, mengumumkan sebuah inisiatif pengaduan publik berbasis blockchain pada pertengahan Oktober 2022.

Ini merupakan proyek pengaduan publik berbasis blockchain yang pertama di India dan didukung oleh jaringan Polygon. Polygon merupakan jaringan penskalaan yang memfasilitasi transaksi crypto berbiaya lebih rendah dalam blockchain Ethereum.

Seperti apakah kerja sama yang dibentuk Polygon dan kepolisian India dalam memerangi praktik korupsi dan manipulasi pengaduan? Berikut informasinya.

Mengapa Pengaduan Berbasis Blockchain Dibutuhkan di India?

Pengaduan Berbasis Blockchain Dibutuhkan di India
Cryptopolitan

Dilansir dari laman CoinDesk, India memiliki proses penanganan pengaduan polisi dengan stigma yang kurang baik seperti praktik korupsi dan penundaan birokrasi. Hal ini membuat berbagai pengaduan yang disampaikan ke pihak kepolisian seringkali berakhir dengan pembatalan pengaduan oleh pengadu.

Menanggapi masalah ini, Polygon menyiapkan sebuah portal yang bernama police complaint on blockchain. Di portal ini, pengadu dapat memeriksa status kasus, mengetahui siapa petugas yang ditugaskan untuk menangani kasus, dan mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan pengaduan.

Selain itu, portal ini tidak akan membebankan biaya kepada pengguna saat mengajukan keluhan dan mengakomodasi bahasa Hindi dan Inggris.

Baca Juga: Kazakhstan Tengah Bersiap Legalkan Aset Crypto

Pengaduan Publik ke Kepolisian India Seringkali Dimanipulasi Oleh Beberapa Oknum

Pengaduan Publik ke Kepolisian India Seringkali Dimanipulasi Oleh Beberapa Oknum
iPleaders Blog

Petugas kepolisian India diketahui mengurangi beban kasus mereka dengan menolak untuk mendaftarkan pengaduan kejahatan. Dalam beberapa kasus, pengadu dipaksa atau diintimidasi untuk mengubah pengaduan asli mereka.

Dilansir dari CoinDesk, India memiliki lebih dari 40 juta kasus pengadilan yang sebagian diantaranya tertunda berkat pandemi virus corona. Hal ini membuat upaya penegakan hukum di India dilaksanakan secara lambat.

Ashish Tiwari, inspektur senior polisi, Polisi Firozabad mengatakan bahwa kehadiran pengaduan publik berbasis blockchain membuat pengaduan yang telah diajukan tidak dapat dihapus atau diubah oleh oknum kepolisian. Ia berpendapat bahwa teknologi pengaduan berbasis blockchain ini sangat dibutuhkan kepolisian di India.

Polygon Ingin Ciptakan Keadilan Penegakan Hukum di India

Sumber: Twitter sandeepnailwal

Portal yang dibuat Polygon akan membuat kantor polisi di daerah Firozabad serta memiliki QR code untuk dipindai yang mengarahkan pengadu ke laman formulir pendaftaran pengaduan.

Portal pengaduan berbasis blockchain ini dibuat oleh Ankur Rakhi Sinha, pendiri AirChains, platform pengembangan software Web3. Pengembangan proyek ini juga dibantu dengan dukungan distrik kepolisian bernama smart cell. Smart cell merupakan sekelompok personel departemen kepolisian yang mengenal teknologi terbaru untuk memerangi kejahatan.

Salah satu pendiri Polygon, Sandeep Nailwal, adalah keturunan dari India yang mengenal bagaimana departemen kepolisian setempat memiliki banyak kasus korupsi. Menurutnya, para korban yang didominasi oleh kasus pemerkosaan bahkan tidak dapat mendaftarkan pengaduan dan mengalami manipulasi pengaduan.

Baca Juga: Ghana Bersiap Mengejar Nigeria dan Kenya dalam Adopsi Crypto

Cara Kerja Pengaduan Publik Berbasis Blockchain

Sumber: Twitter sandeepnailwal

Setelah pengaduan diajukan, First Information Report (FIR) akan disiapkan oleh pihak kepolisian India setelah mempertimbangkan apakah penyelidikan resmi perlu dilaksanakan. Semua keluhan yang diajukan akan masuk ke blockchain tetapi tidak setiap keluhan akan berkembang menjadi FIR.

Menurut Tiwari, setiap pengaduan akan dievaluasi dan jika memungkinkan maka FIR akan didaftarkan. Setelah itu polisi akan melakukan penyelidikan yang dilaksanakan dalam waktu tujuh hari sejak pengaduan diajukan.

Dilansir dari Coin Desk, beberapa proyek serupa sedang dalam proses pengembangan di negara bagian lain di India termasuk Delhi, Benggala Barat, Assam dan Chhattisgarh.

Selain kepolisian di India, pemerintah India juga memanfaatkan tenaga blockchain dan mengeluarkan sertifikat kasta berbasis blockchain kepada 65.000 anggota suku di wilayah terpencil. Penggunaan teknologi blockchain dalam penerbitan sertifikat kasta ini dilakukan untuk menghentikan klaim penipuan atas bantuan pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu.

*Disclaimer:

Semua berita di Pintu News merupakan informasi semata. Informasi diambil dari berbagai sumber terpercaya. Meskipun kami sudah berusaha untuk mengkurasi setiap konten sebaik-baiknya, pihak Pintu News tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin muncul dari sumber berita terkait.

Referensi:

Array