Peraturan Baru Crypto dari Departemen Keuangan AS: Peluang Baru di Dunia Crypto?

Peraturan Baru Crypto dari Departemen Keuangan AS: Peluang Baru di Dunia Crypto?

Peraturan baru yang diusulkan oleh Departemen Keuangan AS terkait pajak crypto menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Namun, apakah ini benar-benar ancaman atau justru membuka peluang baru? Simak berita lengkapnya berikut ini!

Perubahan Aturan Pajak Crypto

Sebuah kelompok anggota parlemen AS telah mengirimkan surat kepada Departemen Keuangan pada 15 November, mendesak perubahan dalam pendekatan regulasi sektor crypto. Mereka meminta definisi yang lebih spesifik dan tidak merugikan industri.

Patrick Henry, Ketua Komite Layanan Keuangan DPR, dan Ritchie Torres memimpin gerakan ini, menyebut panduan pajak yang diusulkan tidak sesuai dengan situasi pasar saat ini. Departemen Keuangan mengusulkan aturan pelaporan pajak pada Agustus dan mendapat banyak kritik dari industri aset digital setelah konsultasi publik diumumkan hingga November.

Lebih dari 124.000 komentar telah diterima dan kini sedang ditinjau untuk revisi. Definisi “broker” dalam aturan ini dianggap terlalu luas, mencakup pihak-pihak yang tidak menjalankan peran broker tradisional. Definisi broker sebagai orang yang memfasilitasi penjualan aset digital mencakup bursa keuangan terdesentralisasi yang hanya menyediakan informasi bagi pengguna untuk berdagang aset digital di platform mereka.

Aturan ini memberikan tekanan besar pada protokol DeFi bagi orang-orang yang berada dalam posisi untuk mengetahui identitas penuh pihak untuk pelaporan pajak. Standar baru ini akan “menyapu” lebih banyak perusahaan di bawah payung broker, membutuhkan banyak pengajuan dan tanggung jawab besar.

Baca Juga: China Bertindak Tegas, Pencurian Aset Digital Termasuk NFT Kini Dapat Dipidana!

Aset Digital di Bawah Sorotan

aset digital amerika
The image created by AI

Selain definisi broker, deskripsi Departemen Keuangan tentang stablecoin dan NFT juga dianggap berlebihan. Beberapa NFT mungkin mewakili token keuangan, tetapi sebagian besar tidak dan pengelompokan yang tidak adil ini bisa mempengaruhi pasar yang sudah menurun di negara tersebut.

Selain itu, mendefinisikan stablecoin sebagai aset digital untuk pelaporan pajak akan sangat mengurangi adopsi mereka karena mereka sebagian besar digunakan untuk pembayaran. Lebih lanjut, termasuk stablecoin dalam regulasi ini merusak upaya lebih luas oleh Kongres untuk memperkenalkan kerangka kerja regulasi terhadap kelas aset ini.

Baca Juga: UEA Luncurkan RAK Digital Assets Oasis, Zona Bebas untuk Perusahaan Aset Digital, Web3, dan AI

Reaksi Industri dan Masa Depan Crypto

Reaksi industri terhadap peraturan baru ini cukup kuat. Banyak yang khawatir bahwa definisi broker yang luas ini akan merugikan industri crypto di AS. Namun, ada juga yang melihat ini sebagai peluang untuk membentuk kerangka kerja regulasi yang lebih baik dan adil. Bagaimanapun, keputusan akhir masih ditunggu dalam beberapa bulan ke depan. Apakah ini akan menjadi ancaman atau peluang bagi industri crypto, hanya waktu yang akan menjawab.

Peraturan baru ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Namun, yang terpenting adalah bagaimana industri crypto dapat beradaptasi dan tumbuh di tengah perubahan ini.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: