Menyibak Masa Depan Crypto di Nigeria di Tengah Ketidakpastian Regulasi

Jakarta, Pintu News – Industri crypto di Nigeria saat ini berada dalam keadaan penuh harap dan cemas. Para pemangku kepentingan di sektor ini menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintahan Presiden Bola Tinubu telah meninggalkan industri tanpa kejelasan sepanjang tahun lalu. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya

Dalam manifesto kampanyenya, Presiden Nigeria Tinubu berjanji untuk melegalkan teknologi crypto dan blockchain bagi sektor perbankan dan keuangan negara. Keputusan ini disetujui karena potensinya untuk memperkuat ekonomi Nigeria yang rapuh. Namun, populasi muda di Nigeria sekarang merasa semakin bingung dengan tindakan terbaru pemerintah terhadap industri crypto di negara tersebut.

Menurut Olumide Adesina, seorang analis di Quantum Economics, diperlukan kejelasan dan dukungan untuk membuka potensi sektor ini. Adesina menekankan bahwa tindakan terbaru, termasuk penindakan terhadap perdagangan peer-to-peer (P2P), penangkapan seorang eksekutif Binance, dan tuduhan manipulasi mata uang oleh pejabat negara, telah sementara memberikan citra negatif pada industri ini. Hal ini terjadi meskipun ada minat yang tinggi dari populasi muda dan dinamis di negara tersebut.

Pendapat dari Para Pemangku Kepentingan

kasus hukum binance nigeria — Generated by Ai

Nathaniel Luz, CEO Flincap, sebuah platform likuiditas untuk bursa crypto, menekankan bahwa Presiden Tinubu memiliki kesempatan unik untuk membentuk sektor crypto yang sedang berkembang di Nigeria, seperti yang dilakukan para pemimpin sebelumnya dengan industri perbankan.

Luz menyatakan bahwa industri crypto sedang matang, dan tergantung pada Presiden Tinubu bagaimana langkah selanjutnya diambil. Luz mempertahankan bahwa pemerintahan belum melakukan cukup banyak, dan lebih banyak tindakan diharapkan.

Di sisi lain, kebijakan terbaru pemerintah telah menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut. Pada Mei 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) menerbitkan peraturan untuk aset digital, menunjukkan bahwa otoritas berusaha mencari jalan tengah antara larangan dan kurangnya regulasi.

Regulasi Crypto Tahun Lalu

Pada Desember, SEC Nigeria mencabut larangannya terhadap bank yang mengoperasikan akun untuk penyedia layanan crypto, dan bank sentral menyatakan bahwa tren global menunjukkan perlunya mengatur kegiatan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), termasuk cryptocurrency dan aset.

Panduan ini mencakup langkah-langkah Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang ketat. Selain itu, bank harus menetapkan batas transaksi yang “bijaksana” dan tidak mengizinkan penarikan tunai dari akun crypto.

Pada Januari 2024, Bank Sentral Nigeria merilis panduan awal untuk bank yang membuka akun crypto, meskipun bank masih tidak diizinkan untuk memperdagangkan atau memegang aset virtual dalam portofolio mereka sendiri. Pada Mei 2024, pemerintah Nigeria mulai mempersiapkan pengenalan peraturan baru yang melarang pertukaran crypto P2P menggunakan naira, mata uang nasional.

Kesimpulan

Masa depan industri crypto di Nigeria tampaknya penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan adanya minat yang tinggi dari populasi muda, pemerintah diharapkan dapat menemukan keseimbangan antara regulasi yang efektif dan dukungan terhadap inovasi teknologi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kejelasan dan tindakan yang lebih konkret dari pemerintah diperlukan untuk membuka potensi penuh sektor ini.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi:

Cointelegraph. Nigeria’s Crypto Industry Seeks Clarity Amid Regulatory Uncertainty. Diakses tanggal 03 Juni 2024.
Featured Image: The Cryptonomist

Array