Guna Melindungi Aset Digital, Komisi Hukum Inggris Merekomendasikan Kategori Baru!
Komisi Hukum Inggris telah merekomendasikan pembentukan kategori hukum baru yang “berbeda” untuk mengakomodasi dan melindungi karakteristik unik dari crypto dan aset digital.
Rekomendasi ini disampaikan bersama tiga poin penting lainnya, menyusul mandat dari pemerintah Inggris untuk melakukan analisis hukum umum tentang bagaimana kerangka hukum di Inggris dan Wales dapat mengakomodasi crypto, non-fungible token (NFT), dan aset digital lainnya.
Kategori Hukum Baru: Mengakomodasi dan Melindungi Aset Digital
Komisi Hukum Inggris telah merekomendasikan pembentukan kategori hukum baru untuk mengakomodasi dan melindungi aset digital. Rekomendasi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan unik yang ditimbulkan oleh aset digital, seperti crypto dan NFT, yang tidak cocok dengan kategori hukum tradisional.
Lebih lanjut, kategori baru ini akan mencakup berbagai jenis aset digital, termasuk mata uang crypto, NFT, dan instrumen yang didigitalkan, seperti kredit emisi karbon atau kuota ekspor.
Baca juga: Perusahaan Crypto di Singapura Diwajibkan Menyimpan Aset Pelanggan dalam Trust
Pembentukan kategori hukum baru ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pemegang aset digital dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi aset digital. Dengan kerangka hukum yang jelas dan spesifik, pemegang aset digital akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, dan pengadilan akan memiliki pedoman yang lebih jelas untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan aset digital.
Meski begitu, pembentukan kategori hukum baru ini juga akan memerlukan penyesuaian dan perubahan pada hukum dan regulasi yang ada. Misalnya, mungkin perlu ada perubahan pada hukum pajak, hukum kontrak, dan hukum kebangkrutan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakomodasi dan melindungi aset digital. Ini akan memerlukan kerjasama antara pemerintah, regulator, dan industri untuk memastikan bahwa perubahan hukum ini dilakukan dengan cara yang adil dan efektif.
Panel Ahli Industri: Memberikan Nasihat Non-Binding ke Pengadilan
Tidak hanya itu, Komisi Hukum Inggris juga merekomendasikan pembentukan panel ahli industri yang terdiri dari praktisi teknis, praktisi hukum, akademisi, dan hakim. Panel ini akan memberikan “nasihat non-binding” kepada pengadilan tentang berbagai isu dan pertimbangan hukum yang terkait dengan sektor crypto.
Tujuan dari panel ini adalah untuk memastikan bahwa pengadilan memiliki akses ke pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil dalam kasus yang melibatkan aset digital.
Panel ahli ini akan memainkan peran penting dalam membantu pengadilan memahami teknologi dan konsep yang mendasari aset digital. Misalnya, mereka dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana blockchain bekerja, bagaimana transaksi crypto dilakukan, dan bagaimana aset digital dapat digunakan dan disalahgunakan. Dengan demikian, mereka dapat membantu pengadilan membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang tepat dan mendalam tentang aset digital.
Baca juga: 49% Investor Jerman Jadikan Aset Digital Sebagai Investasi Jangka Panjang dan Alat Pembayaran!
Kerangka Hukum Khusus: Memfasilitasi Operasi dan Penegakan Perjanjian Jaminan
Rekomendasi lainnya adalah pembentukan “kerangka hukum khusus” yang bertujuan untuk memfasilitasi operasi dan penegakan perjanjian jaminan. Kerangka hukum ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pemegang aset crypto dan mendukung tujuan pemerintah Inggris untuk menjadikan Inggris sebagai hub global untuk aset crypto.
Pada akhirnya, rekomendasi dari Komisi Hukum Inggris ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris serius dalam upayanya untuk mengakomodasi dan mengatur sektor crypto. Dengan kerangka hukum yang tepat, Inggris memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri crypto global.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi:
- Coin Pedia. UK Law Commission Recommends ‘Distinct’ Legal Category for Cryptocurrencies. Diakses tanggal: 4 Juli 2023
- Cointelegraph. UK Law Commission recommends ‘distinct’ legal category for crypto. Diakses tanggal: 4 Juli 2023
- Reuters. UK legal body recommends new property law category for crypto assets. Diakses tanggal: 4 Juli 2023