Terungkap! Bankir Terkemuka di AS Diduga Ikut Merumuskan Legislasi Anti-Crypto!

Terungkap! Bankir Terkemuka di AS Diduga Ikut Merumuskan Legislasi Anti-Crypto!

Kontroversi muncul seiring terungkapnya peran bankir terkemuka dalam pembuatan kebijakan yang menentang crypto di Amerika Serikat. Sebuah rekaman video di platform X memperlihatkan Senator Roger Marshall mengakui keterlibatan American Bankers Association (ABA) dalam pembuatan Digital Asset Anti-Money Laundering Act.

Undang-undang yang diusulkan pada Desember 2022 ini dirancang untuk mengawasi industri crypto dengan lebih ketat sesuai dengan regulasi perbankan di AS. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Keterlibatan ABA dalam Legislasi

keterlibatan aba dalam legislasi
Sumber: Akun X Digital Chamber

Senator Marshall bersama dengan Elizabeth Warren telah menggandeng ABA, kelompok advokasi terbesar untuk sektor perbankan di AS, dalam penyusunan undang-undang yang menimbulkan polemik ini.

Dalam rekaman yang tersebar, Marshall menyatakan bahwa kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperketat pengawasan atas teknologi crypto, termasuk dompet noncustodial, validator, dan mining pools.

Elizabeth Warren juga telah berdialog dengan Jamie Dimon, CEO JPMorgan, yang menyampaikan pandangan bahwa crypto sering kali menjadi alat bagi pelaku kejahatan. Hal ini meningkatkan kecemasan tentang pengaruh yang dimiliki oleh bankir dalam pembentukan kebijakan crypto.

Baca Juga: Program Percontohan Regulasi Crypto di AS: Komisioner CFTC Caroline Pham Usulkan Hal Ini!

Reaksi Pro dan Kontra

Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Warren dan Marshall yang tampaknya berpihak pada kepentingan bank besar. Ia berpendapat bahwa sikap anti-crypto ini adalah langkah politik yang tidak tepat menjelang pemilihan tahun 2024.

Di sisi lain, Scott Johnsson, seorang ahli hukum keuangan, menyarankan agar para pemilih yang tidak setuju dengan Warren untuk memusatkan perhatian pada anggota parlemen yang posisinya tidak aman dan yang mendukung kampanye Warren sebelumnya. Undang-undang ini telah mendapat dukungan dari lima senator baru, termasuk tiga dari Komite Perbankan.

Baca Juga: Perubahan Besar di Horizon: India Bersiap untuk Regulasi Crypto!

Perbandingan dengan Kejahatan Keuangan Konvensional

gerakan anti crypto
Sumber: Akun X Brian Armstrong

Pendukung gerakan anti-crypto seringkali berargumen bahwa aset digital cenderung digunakan untuk kegiatan ilegal, meskipun data menunjukkan sebaliknya. Analisis dari Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain, menunjukkan bahwa kurang dari 0,2% transaksi crypto terkait dengan aktivitas ilegal.

Mereka juga cenderung mengesampingkan prevalensi kejahatan dalam sistem keuangan konvensional, dengan JPMorgan sebagai contoh bank yang sering mendapat sanksi. Berdasarkan data dari Violation Tracker, bank ini telah mengeluarkan hampir $40 miliar untuk membayar denda atas berbagai pelanggaran sejak tahun 2000.

Keterlibatan bankir terkemuka AS dalam pembuatan undang-undang anti-crypto telah memicu beragam respons dari para pelaku industri dan pengamat. Seiring dengan pertumbuhan teknologi crypto dan peranannya dalam ekonomi global, usulan regulasi ini akan terus menjadi isu penting yang mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: