Regulasi Crypto Inggris Share this article on: Array

Disambut Baik, Bagaimana Isi Kerangka Regulasi Crypto di Inggris?

author:

Array

Disambut Baik, Bagaimana Isi Kerangka Regulasi Crypto di Inggris?

Setelah resmi membebaskan pajak investasi crypto bagi warga asing pada Desember 2022 lalu, kerangka regulasi mengenai crypto terus dikerjakan oleh regulator Inggris. Per 1 Februari 2023 kemarin, Departemen Keuangan Kerajaan Inggris menerbitkan sebuah makalah konsultasi terkait regulasi crypto yang telah lama diantisipasi, menurut laporan Cointelegraph (2/1/23).

Kedudukan Crypto Setara Dengan Keuangan Tradisional

Kedudukan Crypto Setara Dengan Keuangan Tradisional

Dilansir dari Cointelegraph, Departemen Keuangan Inggris telah menerbitkan makalah konsultasi yang telah lama dinanti-nantikan untuk regulasi crypto Inggris yang akan datang.

Dokumen setebal 80 halaman ini mencakup berbagai topik, mulai dari masalah stablecoin algoritmik hingga token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) dan initial coin offerings (ICO).

Seperti yang dinyatakan oleh Departemen Keuangan inggris, proposal tersebut berusaha untuk menempatkan sektor jasa keuangan Inggris di garis depan crypto. Selain itu, Departemen Keuangan Inggris mengumumkan bahwa tidak akan ada rezim regulasi terpisah untuk crypto, karena regulasi ini akan berada di bawah kerangka kerja Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar Inggris 2000 (FSMA).

Tujuan dari hal ini adalah untuk menyamakan kedudukan antara crypto dan keuangan tradisional. Meski begitu, kepala regulator keuangan Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), akan menyesuaikan aturan FSMA yang ada untuk pasar aset digital.

Dalam laporan Kitco (1/2/23), Andrew Griffith, selaku Menteri Ekonomi Departemen Keuangan menyatakan,

“Tujuan kami adalah untuk membangun kerangka kerja regulasi yang proporsional dan jelas yang memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan cepat sambil mempertahankan stabilitas keuangan dan standar regulasi yang jelas. Terlebih, regulasi ini termasuk proposal untuk membawa pertukaran aset crypto terpusat ke dalam regulasi layanan keuangan untuk pertama kalinya.”

Isi Makalah Kerangka Regulasi Crypto Inggris

Menurut laporan, setidaknya terdapat satu aturan yang merepotkan pelaku pasar crypto, yakni kewajiban untuk mengulangi prosedur pendaftarannya. Sebelumnya, para penggiat pasar crypto sudah menjalani proses di bawah perizinan FCA, namun kini mereka harus dinilai akan berbagai tindakan yang lebih luas.

Kabar baiknya adalah, terlepas dari keuangan tradisional, perusahaan crypto tidak perlu melaporkan data pasar mereka secara teratur. Namun, bursa akan diminta untuk menyimpan data tersebut dan membuatnya tersedia setiap saat.

Berbeda dengan aturan regulator Hong Kong yang melarang stablecoin algoritmik, Departemen Keuangan Inggirs tidak melarang stablecoin algoritmik. Sebaliknya, mereka akan mengkualifikasikannya sebagai “aset cripto yang tidak didukung,” bukan sebagai “stablecoin.” Namun demikian, promosi crypto harus mengecualikan istilah “stabil” dari pemasaran koin algoritmik.

Lebih lanjut, kerangka kerja regulasi yang diuraikan dalam laporan ini bertujuan untuk mencapai empat tujuan kebijakan yang menyeluruh:

  • Mendorong pertumbuhan, inovasi, dan persaingan di Inggris
  • Memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup, dengan pemahaman yang jelas tentang risiko yang terlibat
  • Melindungi stabilitas keuangan Inggris, dan
  • Melindungi integritas pasar Inggris

Mengutip dari Kitco, menyatakan “proporsional dan terfokus,” regulasi crypto di Inggris akan memusatkan perhatian terhadap “risiko dan peluang paling mendesak”, dan akan melakukan yang terbaik untuk menghindari “peraturan yang tidak proporsional atau terlalu membebani” entitas crypto.

Baca juga: Bisa Buat Tim Sepak Bola Bertabur Bintang, Liga Premier Inggris Perluas Penawaran NFT-nya

Kerangka Regulasi Crypto Inggris Disambut Baik

Reaksi pertama terhadap makalah konsultasi tersebut sangat optimis. Direktur kebijakan Ripple EMEA, Andrew Whitworth, menyebut kerangka regulasi ini sebagai “langkah besar”. Lebih lanjut, ia mengatakan

“Mulai hari ini, pemerintah harus mendorong kolaborasi lebih lanjut dengan sektor swasta untuk menyusun kerangka kerja berbasis risiko yang komprehensif, dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.”

Nick Taylor, kepala kebijakan publik untuk EMEA di bursa mata uang crypto global, Luno, menganggap ini adalah momen yang sangat penting bagi industri crypto. Ia berkomentar,”Meskipun masih ada jalan yang harus dilalui sebelum peraturan baru diberlakukan, kami sangat senang dengan besarnya ambisi pemerintah Inggris.”

Mengutip dari laporan Cointelegraph, konsultasi ini akan ditutup pada tanggal 30 April 2023. Hingga saat itu, pemerintah Inggris menyambut baik tanggapan dari semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan crypto, lembaga keuangan, asosiasi perdagangan, badan perwakilan, akademisi, firma hukum, dan kelompok konsumen.

Meski disambut baik oleh berbagai kalangan, pada akhir Januari 2023 kemarin, mantan Ketua Kementerian Keuangan Inggris mengatakan bahwa Inggris telah tertinggal oleh negara tetangga yang lebih dulu menyelesaikan regulasi crypto. Baca selengkapnya di Philip Hammond Berambisi Inggris Jadi Negara Pusat Crypto

Referensi:

Array