Kenya Siap Jadi Negara Pertama yang Mengatur Crypto dengan Bantuan Asosiasi Blockchain!

author:

Kenya Siap Jadi Negara Pertama yang Mengatur Crypto dengan Bantuan Asosiasi Blockchain!

Kenya berpotensi menjadi negara pertama di dunia yang mengatur crypto dengan bantuan langsung dari perwakilan industri. Pasalnya, Komite Keuangan dan Perencanaan Nasional Majelis Nasional Kenya telah meminta Asosiasi Blockchain Kenya (BAK) untuk merancang rancangan undang-undang yang akan mengatur penyedia layanan aset virtual.

Asosiasi Blockchain Kenya Ditugaskan Merancang RUU Crypto

pajak aset digital kenya
Sumber: PYMNTS

Komite Keuangan dan Perencanaan Nasional telah mengundang perwakilan BAK untuk membahas regulasi aset digital pada 31 Oktober 2023. Allan Kakai, direktur hukum dan kebijakan BAK, membagikan detail pertemuan tersebut kepada media lokal, Mariblock.

Baca juga: Inggris Siapkan Regulasi Baru untuk Dunia Crypto, Apa Saja Isinya?

Menurut Kakai, ini adalah pertama kalinya sebuah komite parlemen memerintahkan organisasi atau asosiasi pemangku kepentingan untuk merancang undang-undang dan mengajukannya ke legislatif untuk persetujuan. Komite tersebut memberikan waktu dua bulan kepada BAK untuk merancang RUU crypto.

“Pada dasarnya, kami mengatakan kepada parlemen: ‘Lihatlah, Kenya selalu mencap dirinya sebagai Silicon Savannah; kami berada di posisi tiga besar untuk (volume) aset digital di Afrika, dan jika kami tidak mengembangkan kerangka kerja perizinan dan regulasi yang jelas, Nigeria, Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Mauritius akan memimpin, dan aliran modal yang seharusnya masuk ke Kenya akan berbondong-bondong ke tempat lain.”

Dalam pesan yang diposting di akun resmi X (sebelumnya Twitter) komite tersebut, hanya disebutkan bahwa mereka “mendorong Asosiasi untuk melakukan edukasi publik yang kuat tentang perdagangan cryptocurrency untuk memahaminya.”

Kenya dan Regulasi Crypto

Pada September 2023, Kenya memperkenalkan Financial Act 2023, yang menuntut bursa cryptocurrency untuk menahan 3% “dari nilai transfer atau pertukaran aset digital.” BAK, yang anggotanya tidak berhasil membujuk anggota parlemen untuk tidak meloloskan pajak crypto ini pada pertemuan Mei, mengajukan keluhan terhadapnya ke Pengadilan Tinggi Kenya.

Baca juga: Kenya Siap Luncurkan Sistem ID Digital, Inovasi Baru yang Mengubah Wajah Transaksi!

Otoritas Kenya mengambil sikap keras terhadap proyek crypto ID digital kontroversial Worldcoin, yang didirikan oleh CEO OpenAI, Sam Altman. Komite parlemen di pemerintah Kenya merekomendasikan agar regulator menutup operasi proyek tersebut di negara tersebut, dengan alasan kekhawatiran tentang pengumpulan data pribadi.

Dengan langkah ini, Kenya berpotensi menjadi negara pertama yang mengatur crypto dengan bantuan langsung dari perwakilan industri. Ini menunjukkan bahwa Kenya serius dalam memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam adopsi dan regulasi crypto di Afrika dan dunia.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.


*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: