DAC8 Disahkan! Apakah Ini Awal dari Era Baru Pengawasan Crypto di EU?

DAC8 Disahkan! Apakah Ini Awal dari Era Baru Pengawasan Crypto di EU?

Parlemen Eropa telah memberikan dukungan besar-besaran terhadap aturan pelaporan pajak kripto DAC8, dengan 535 suara mendukung, 57 menentang, dan 60 abstain.

Keputusan ini membuka jalan bagi penerapan kerangka kerja pelaporan aset crypto di seluruh Uni Eropa, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko penipuan dan penghindaran pajak.

Detail Aturan DAC8

Aturan DAC8, yang merupakan iterasi kedelapan dari Direktif Kerjasama Administratif (DAC), mengharuskan penyedia layanan aset crypto untuk melaporkan transaksi yang melibatkan klien EU kepada otoritas pajak blok tersebut.

Ini mencakup semua transaksi aset crypto yang berbasis di EU, termasuk transaksi antara aset crypto yang dapat dilaporkan dan mata uang fiat.

Aturan ini sejalan dengan Kerangka Pelaporan Aset Crypto (CARF) dan peraturan yang diuraikan dalam legislasi Pasar Aset Crypto (MiCA).

Baca Juga: Sah! Uni Eropa Resmi Menandatangani Regulasi Baru untuk Crypto

Ini juga mencakup semua aset crypto yang dapat digunakan untuk tujuan investasi dan pembayaran, termasuk e-money, token e-money, dan mata uang digital bank sentral (CBDC).

Kritikus DAC8 berpendapat bahwa aturan ini memiliki sedikit untuk membedakannya dari CARF dan mengurangi kemampuan pengawasan dari negara anggota individu.

Beberapa juga mengungkapkan kekhawatiran atas “pelaporan ganda” yang mungkin terjadi saat mencoba untuk memisahkan peraturan yang ada dengan yang direncanakan untuk implementasi.

Dampak Ekonomi dan Fiskal

Komisi Eropa memperkirakan bahwa pengenalan kerangka kerja pelaporan aset kripto di seluruh EU dapat meningkatkan pendapatan pajak antara €1 dan €2.4 miliar setiap tahunnya. Ini berdasarkan laporan penilaian dampak oleh Layanan Penelitian Parlemen Eropa (EPRS).

EPRS juga mencatat bahwa aturan ini sejalan dengan standar pelaporan umum OECD, menciptakan konsistensi dalam pelaporan dan memfasilitasi pertukaran informasi otomatis mengenai aset crypto di antara otoritas pajak di negara-negara EU.

Meskipun aturan ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi risiko penipuan dan penghindaran pajak, ada kekhawatiran bahwa ini dapat menciptakan beban tambahan bagi penyedia layanan aset crypto, terutama dalam menentukan apakah aset crypto yang ditransfer dapat dilaporkan atau tidak.

Jalan Kedepan: Implementasi dan Tantangan

Twitter

Setelah disahkan, negara-negara anggota EU memiliki waktu hingga 31 Desember 2025 untuk menerapkan aturan ini, sebelum secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ini memberikan waktu yang cukup untuk peraturan MiCA untuk diterapkan sebelumnya.

Max Bernt, chief legal officer di Blockpit, mencatat bahwa perubahan besar ini “menyangkut kewajiban RCASPs untuk menentukan apakah aset crypto yang ditransfer dapat dilaporkan atau tidak,” menambahkan bahwa ada kekhawatiran atas pelaporan ganda.

Baca Juga: Strategi Metaverse Uni Eropa: Menelaah Privasi, Persaingan, dan Hak

Meskipun ada tantangan yang dihadapi, keputusan ini menandai langkah penting menuju pengawasan yang lebih ketat atas sektor crypto di EU, dengan harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur untuk transaksi crypto.

Paragraf Penutup

Dengan persetujuan DAC8 oleh Parlemen Eropa, Uni Eropa telah membuka babak baru dalam pengawasan transaksi crypto.

Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, langkah ini diharapkan dapat membawa transparansi dan keamanan yang lebih besar ke dalam ekosistem crypto EU, memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: