Terungkap! Tindakan Tegas China dan Hong Kong Terhadap Penggunaan Crypto

Terungkap! Tindakan Tegas China dan Hong Kong Terhadap Penggunaan Crypto

China meningkatkan penindakan terhadap penggunaan crypto untuk transaksi ilegal, sementara Hong Kong bergerak menuju regulasi. Dengan langkah yang berbeda, kedua wilayah ini menunjukkan sikap serius terhadap penggunaan crypto dalam sistem keuangan mereka. Apa dampaknya bagi kamu yang terlibat dalam dunia crypto?

China Perketat Penggunaan Crypto

Pemerintah China melalui SPP dan SAFE telah mengeluarkan peringatan keras terhadap penggunaan Tether (USDT) untuk transaksi mata uang asing. Mereka menyatakan bahwa penggunaan USDT sebagai alat pertukaran antara yuan dan mata uang asing lainnya adalah ilegal.

Ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memerangi kegiatan pencucian uang dan transaksi ilegal. Dalam beberapa kasus yang diungkap, pelaku telah menggunakan USDT untuk memfasilitasi pertukaran mata uang asing dengan nilai yang sangat besar.

Baca Juga: Hong Kong Bentuk Satuan Tugas Khusus Web3, Bakal Dominasi Era Digital?

Misalnya, seorang pedagang crypto di Dubai terlibat dalam transaksi ilegal senilai lebih dari $6 juta. Pedagang tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar 2,3 juta yuan (sekitar $322.000).

Hong Kong Siapkan Regulasi Stablecoin

penelitian stablecoin s&p global
Sumber: PYMNTS

Berbeda dengan China, Hong Kong mengambil langkah untuk mengatur penggunaan stablecoin dengan cara yang legal. Pemerintah Hong Kong mengusulkan penerapan lisensi khusus bagi penerbit fiat-referenced stablecoins (FRS). Lisensi ini akan memastikan bahwa setiap stablecoin yang beredar didukung penuh oleh cadangan dengan nilai yang setara.

Kriteria untuk mendapatkan lisensi ini termasuk pemisahan dan penyimpanan aset cadangan dengan aman, keterbukaan informasi, serta pelaporan berkala. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi pengguna stablecoin di Hong Kong.

Korea Selatan dan Eropa Ikut Bertindak

Di Korea Selatan, transparansi menjadi kunci. Mulai tahun 2024, hampir 6.000 pejabat pemerintah diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan crypto mereka kepada publik. Ini merupakan bagian dari sistem etika pejabat publik yang bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Sementara itu, di Eropa, Council of Europe telah mengadopsi pedoman baru untuk penggunaan AI dalam jurnalisme. Pedoman ini mencakup tanggung jawab bagi penyedia teknologi, platform, dan negara anggota untuk memastikan implementasi AI yang bertanggung jawab dalam praktik jurnalistik.

Paragraf Penutup

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Eropa, dunia crypto menghadapi era baru regulasi dan transparansi. Bagi kamu yang terlibat dalam industri ini, penting untuk memahami perubahan regulasi dan menyesuaikan strategi agar tetap beroperasi dalam batas hukum yang berlaku.

Baca Juga: Kepala Keuangan Hong Kong: “Sekarang Waktu yang Tepat untuk Investasi Web3”

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi