Akses Kripto Terbatas, Bagaimana Niat Regulasi Pemerintah Nigeria?
Pemerintah Nigeria perlu menjelaskan sikapnya terhadap industri kripto, karena tindakannya baru-baru ini telah mengirimkan sinyal beragam ke komunitas yang lebih luas, menurut Nathaniel Luz, salah satu pendiri dan kepala pemasaran Flincap, sebuah bursa kripto over-the-counter (OTC) lokal. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Akses Kripto Terbatas, Muncul Spekulasi Larangan Pemerintah
Baru-baru ini, pengguna kripto lokal melaporkan ketidakmampuan mereka untuk mengakses situs web berbagai bursa kripto seperti Binance, OctaFX, dan lainnya menggunakan penyedia telekomunikasi tradisional.
Hal ini terungkap pada tanggal 21 Februari, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan larangan pemerintah terhadap platform kripto. Berbicara dengan Cointelegraph, Luz mengatakan tampaknya pemerintah Nigeria tidak tertarik untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di ruang kripto.
Pemerintah menyalahkan nilai tukar saat ini sebesar 1.800 naira Nigeria terhadap $1 pada pedagang OTC yang memperdagangkan Tether (USDT) dengan naira di pasar peer-to-peer (P2P). Luz menegaskan menyalahkan pedagang OTC atas nilai naira saat ini tidak benar, karena industri kripto tidak bertanggung jawab atas penurunan ekonomi atau penurunan naira.
Dia menyatakan bahwa faktor-faktor seperti kelebihan naira, jumlah dolar Amerika Serikat yang tidak mencukupi, ketergantungan yang besar pada impor, orang-orang yang beremigrasi dari negara tersebut, menukar mata uang, dan ketidakpastian tentang pembayaran Eurobond tidak terkait dengan industri kripto lokal.
Baca Juga: Kebijakan Baru Nigeria: Kini CBN Buka Pintu untuk Transaksi Crypto!
Pemerintah Salahkan Pedagang Kripto, Industri Kripto Beri Tanggapan
Pada bulan Desember 2023, pemerintah Nigeria mencabut larangan kripto tahun 2021 yang diberlakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa negara tersebut dan Bank Sentral Nigeria, yang memungkinkan bursa kripto untuk mengajukan lisensi di Nigeria.
Namun, banyak perusahaan rintisan kripto masih berusaha memenuhi kriteria untuk mendapatkan lisensi, yang meliputi modal disetor sebesar 500 juta naira ($340.000) dan biaya pendaftaran sebesar 30 juta naira ($20.000).
Luz menyatakan bahwa pemerintah Nigeria akan lebih baik jika memperbaiki masalah perizinan untuk bursa lokal daripada menyalahkan ekosistem kripto lokal atas masalah valuta asingnya. Nigeria saat ini merupakan pasar P2P terbesar di dunia, yang muncul setelah Bank Sentral Nigeria melarang lembaga membeli dan menjual kripto pada tahun 2021.
Baca Juga: Krisis atau Kesempatan? Naira Nigeria Merosot, Ini Faktor Utamanya!
Kebijakan Kripto Nigeria: Antara Harapan dan Tantangan
Sikap pemerintah Nigeria terhadap industri kripto telah menimbulkan pertanyaan tentang niatnya yang sebenarnya. Meskipun ada upaya untuk mengatur industri, masih ada kebutuhan untuk kejelasan dan dialog yang lebih besar antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di ruang kripto.
Menangani tantangan perizinan untuk bursa lokal dan menahan diri untuk tidak secara tidak adil mengaitkan tantangan ekonomi dengan industri kripto akan menjadi langkah konstruktif untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi kripto dan investasi di Nigeria.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi
- Cointelegraph. Crypto access issues raise questions about Nigeria’s regulatory intentions. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024
- Cryptopolitan. Nigeria’s regulatory questions crypto access. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024
- Coinnounce. Nigeria’s crypto conundrum: regulatory intentions under scrutiny. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024
- Featured Image: Generated by AI